Spread the love

Loading

 

Jakarta, Klikbangsa.Com, Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia merevisi Keputusan Mentri Tenaga Kerja RI  Nomor 260 tahun 2015  tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Pola yang juga biasa dikenal dengan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

Aznil Tan, Direktur Eksekutif Migrant Watch juga mendesak agar SPSK dilakukan tanpa adanya monopoli dari Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).

“Kita datang menggugah hati Presiden Jokowi untuk peduli dan memperhatikan bagaimana penempatan ke Timur Tengah, di Arab Saudi terutama, yang dikuasai oleh sebuah asosiasi bernama APJATI. Ini monopoli  yang merusak, kalau dari awal sudah rusak, akhirnya rusak,” kata Aznil kepada wartawan, setelah berorasi di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin, (31/07/2023).

Selain itu, dia juga menyampaikan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi undang-undang Kemnaker terkait SPSK. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan praktek monopoli dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan Praktik  Monopoli dan Persaingan  Tidak Sehat.

“Kita meminta Presiden Jokowi untuk SPSK Kemenaker itu dibuka, karena presidennya sama, negaranya sama, undang-undangnya sama, depositonya sama. Kenapa ada diskriminasi? Ini tidak boleh ada monopoli, ini harus kita buka secara luas dan dilindungi,” ujarnya.

Menurut surat pernyataan sikap dari Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 banyak terjadi praktik penyimpangan di lapangan, yang membunuh hak Pekerja Migran Indonesia. (Farez)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *