klikbangsa.com Jakarta – Kinerja Dinas Kesehatan DKI Jakarta sepanjang 2025 dinilai berhasil menjaga keberlangsungan layanan kesehatan dasar di tengah tekanan kota megapolitan. Namun, capaian tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah mendasar yang perlu menjadi fokus pembenahan pada 2026.
Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan, menilai upaya Dinas Kesehatan dalam memperluas akses layanan, terutama melalui penguatan puskesmas dan program pemeriksaan kesehatan gratis, patut diapresiasi. “Di tengah kepadatan penduduk dan kompleksitas masalah kesehatan Jakarta, menjaga layanan tetap berjalan itu bukan hal yang mudah,” ujar Tian saat dihubungi, Selasa.
Menurut Tian, pendekatan promotif dan preventif yang diperkuat sepanjang 2025 menunjukkan arah kebijakan yang relatif tepat. Tingginya partisipasi warga dalam pemeriksaan kesehatan dasar mencerminkan akses layanan yang semakin terbuka serta tingkat kepercayaan publik yang masih terjaga terhadap fasilitas kesehatan pemerintah.
Meski demikian, Tian menekankan bahwa capaian layanan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan kesehatan Jakarta yang bersifat struktural. Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sepanjang 2025, kata dia, menjadi indikator kuat bahwa kebijakan kesehatan masih bekerja di hilir persoalan. “Polusi udara, kepadatan hunian, dan mobilitas warga terus memproduksi risiko kesehatan baru. Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan layanan medis,” ujarnya.
Masalah serupa juga terlihat dalam penanganan penyakit menular seperti demam berdarah. Tian menilai respons Dinas Kesehatan relatif cepat saat kasus meningkat, tetapi pencegahan berbasis wilayah dan perbaikan tata lingkungan belum menjadi kebijakan lintas sektor yang permanen. “Selama persoalan lingkungan tidak disentuh secara serius, pola tahunan ini akan terus berulang,” kata dia.
Selain isu penyakit, Tian menyoroti persoalan layanan gawat darurat yang kerap memicu konflik antara warga dan rumah sakit. Penerapan syarat kegawatdaruratan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), menurut dia, secara medis memang diperlukan. Namun, lemahnya komunikasi publik dan belum solidnya sistem rujukan membuat kebijakan tersebut sering dipersepsikan sebagai penolakan layanan. “Bagi warga, rasa sakit selalu terasa darurat. Di sinilah negara harus hadir dengan bahasa yang bisa dipahami,” ujarnya.
Ia menilai penguatan layanan primer menjadi kunci untuk meredam ketegangan di IGD. Selama puskesmas belum mampu melayani keluhan kesehatan ringan hingga menengah secara cepat dan nyaman, IGD akan terus menjadi tumpuan semua persoalan kesehatan warga.
Tian juga mengingatkan masih adanya ketimpangan kualitas layanan antarwilayah di Jakarta. Beban kerja tenaga kesehatan, waktu tunggu pasien, serta keterbatasan layanan kesehatan jiwa dan penyakit kronis perlu mendapat perhatian lebih serius. “Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik bisa tergerus,” katanya.
Memasuki 2026, Tian mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melangkah lebih strategis. Tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai aktor kebijakan kesehatan perkotaan yang berani mendorong isu lingkungan, kesehatan mental, dan perlindungan kelompok rentan ke ruang pengambilan keputusan.
“Fondasi layanan sudah dijaga sepanjang 2025. Tantangan ke depan adalah menata ulang arah kebijakan agar kesehatan warga Jakarta tidak terus dibebani oleh masalah yang sama setiap tahun,” ujar Tian.
Faresi