Klikbangsa.com Kabupaten Toba, 27 Mei 2025 – Suasana hangat penuh antusias menyelimuti Forum Konsultasi Publik yang digelar oleh Dinas Sosial Kabupaten Toba di SMP Negeri 2 Balige, Selasa (27/5). Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menampung aspirasi masyarakat seputar pelayanan sosial yang diberikan pemerintah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Augus Sitorus, secara terbuka mengakui masih adanya kekurangan dalam pelayanan sosial. Ia mengajak masyarakat untuk berbicara jujur dan menyampaikan keluhan tanpa ragu.
“Inilah momennya kita berinteraksi. Bisa saja layanan itu tidak adil atau tidak berkualitas. Tolong sampaikan apa yang belum terlaksana dengan baik. Bisa saja yang layak tidak menerima, sementara yang tak layak justru mendapat bantuan,” tegasnya saat membuka forum secara resmi.
Dalam forum tersebut, Dinas Sosial turut memaparkan 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagaimana tertuang dalam Permensos No. 5 Tahun 2019. Jenis-jenis PPKS ini mencakup anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban kekerasan, hingga komunitas adat terpencil.
Menariknya, tidak semua kategori PPKS ditemukan di wilayah Kabupaten Toba. Hal ini disebutkan sebagai bahan refleksi dan evaluasi oleh pihak Dinsos.
Salah satu aspirasi paling menggugah datang dari warga yang meminta agar pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sosial. Menurut mereka, keadilan tak cukup hanya ditegakkan melalui jalur hukum, tetapi juga melalui sanksi adat dan sosial.
“Ada yang meminta agar pelakunya dipublikasikan dan diberi sanksi sosial. Jangan ditutupi! Misalnya, jika pelaku sudah tua, maka saat meninggal tidak dijalankan adat saur matua atau sari matua,” ungkap Sekretaris Dinas Sosial, Adil Manurung.
Pernyataan tersebut mendapat sambutan positif dari peserta forum. Banyak yang merasa bahwa selama ini, kasus kekerasan kerap tertutup rapat dan kurang mendapat perhatia
Forum ini menjadi bukti bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat Toba terhadap isu sosial semakin meningkat. Transparansi, keberanian untuk bersuara, dan keterbukaan pemerintah dinilai sebagai fondasi penting dalam mendorong perubahan yang lebih baik.
Elvida MS