klikbangsa.com Kabupaten Toba Pemerintah Kabupaten Toba bersiap melangkah lebih jauh dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah. Setelah periode Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2022–2025 resmi berakhir, Pemkab Toba kini mulai menyusun ulang peta jalan ETPD untuk periode 2026–2030.
Langkah ini dibahas dalam rapat virtual yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus bersama Bank Indonesia dan Bank Sumut, Selasa (21/10), di ruang rapat Staf Ahli Setdakab Toba.
“Tujuannya untuk peningkatan transaksi digital, baik pembayaran, penerimaan, maupun pengeluaran. Kalau sebelumnya masih terbatas, ke depan kita akan perluas,” ujar Wakil Bupati.
Fokus Baru: Digitalisasi Menyeluruh
Pemkab Toba menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui perluasan sistem digital, khususnya hingga ke tingkat kecamatan.
“Kita harus persiapkan diri dulu. Setelah itu, baru kita bawa sistem ini sampai ke kecamatan. Kita ingin semua transaksi pemerintah jadi lebih transparan,” lanjut Audi Murphy.
Pajak Sudah Digital, Retribusi Menyusul
Saat ini, pembayaran pajak daerah di Toba sebagian besar telah dilakukan melalui Bank Sumut secara non-tunai. Namun untuk retribusi daerah, sebagian warga masih membayar secara tunai.
“Pembayaran pajak sudah digital, masyarakat langsung ke bank. Tapi retribusi belum sepenuhnya. Ke depan, kita harus siap mengubah ini,” tegas Wakil Bupati.
Menurut Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Harlen Simarmata, salah satu perubahan signifikan dalam roadmap baru adalah penurunan batas minimal transaksi digital.
“Sebelumnya, transaksi di bawah Rp10 juta dilakukan tunai. Ke depan, akan kita dorong agar pembayaran non-tunai bisa dilakukan mulai dari nilai yang lebih kecil,” ungkap Harlen.
Selain itu, roadmap juga akan mengakomodasi transaksi rutin seperti:
- Pembayaran pihak ketiga
- Pengadaan ATK
- Biaya operasional
- Belanja makan minum, dan lainnya
Menuju Pemerintah Daerah Tanpa Uang Tunai
Langkah ini sejalan dengan visi nasional untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang bebas tunai (cashless government). Diharapkan, roadmap baru ini bisa menjadi fondasi kuat menuju sistem keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Catatan: Penyusunan roadmap ini akan menjadi salah satu prioritas Pemkab Toba menjelang tahun fiskal baru, dengan harapan seluruh OPD bisa segera beradaptasi dengan sistem digital penuh pada awal 2026.
Angelia MS