klikbangsa.com Jakarta – Awal Februari 2026 menjadi periode kelam bagi pasar keuangan nasional. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok tajam hingga memicu penghentian sementara perdagangan melalui mekanisme circuit breaker. Kejatuhan ini terjadi tak lama setelah MSCI Inc. menangguhkan perubahan indeks Indonesia, menyusul kekhawatiran atas transparansi serta struktur kepemilikan emiten yang dinilai terlalu tertutup.
Dampaknya tak main-main. Nilai aset pasar menguap hingga 80 miliar dolar AS, sementara lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service memberikan label “prospek negatif” bagi ekonomi Indonesia. Sejumlah pengamat menilai, sinyal ini bukan sekadar gejolak musiman, melainkan vonis pasar global terhadap model ekonomi yang dinilai lebih mengutamakan sinergi politik ketimbang integritas institusi.
Sayangnya, di tengah tekanan struktural tersebut, perhatian publik justru teralihkan pada isu perebutan jabatan strategis di Jakarta—mulai dari siapa figur berikutnya di Bank Indonesia hingga Otoritas Jasa Keuangan. Diskursus publik pun menjauh dari akar persoalan yang sesungguhnya: benturan antara ambisi negara untuk mengendalikan ekonomi dan realitas keras pasar global.
Uang sebagai “Penggaris” yang Mulai Ditarik Paksa
Sejumlah ekonom menilai masalah utama terletak pada pelanggaran prinsip paling mendasar dalam ekonomi modern, yakni integritas uang sebagai alat ukur nilai dan waktu. Mata uang yang sehat seharusnya stabil dan dapat dipercaya sebagai penyimpan nilai. Namun, melalui skema “sinergi strategis” dalam UU P2SK, peran bank sentral dinilai kian melebar ke ranah pembiayaan fiskal.
Kebijakan ini mendorong monetisasi utang demi membiayai proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Ini ibarat menarik paksa penggaris agar terlihat lebih panjang,” ujar seorang analis pasar. Ketika rupiah dicetak untuk membiayai proyek yang belum menghasilkan nilai riil, dampaknya bukan kesejahteraan, melainkan penyusutan daya beli masyarakat.
Rupiah, Harga, dan Sinyal Jujur Pasar
Tekanan tersebut tercermin dari pergerakan Rupiah yang kian melemah dan mendekati level Rp17.000 per dolar AS. Bagi pelaku pasar, ini bukan ulah spekulan, melainkan respons rasional terhadap sinyal harga. Harga, menurut para ekonom, adalah informasi paling jujur yang dimiliki pasar.
“Ketika MSCI dan Moody’s memberi sinyal negatif, itu bukan hukuman politis, tapi penilaian atas buramnya tata kelola dan transparansi institusi,” kata sumber tersebut. Kepercayaan, lanjutnya, tidak bisa dipaksakan lewat regulasi atau kewajiban free float 15 persen jika struktur kepemilikan emiten tetap samar.
Subsidi, Bansos, dan Bom Waktu Sosial
Memasuki 2026, bantalan ekonomi Indonesia dinilai makin menipis. Selama bertahun-tahun, subsidi dan bantuan sosial digunakan untuk menutup gejala masalah struktural. Namun, kebijakan ini justru mendorong pola pikir jangka pendek di masyarakat. Di tengah biaya hidup yang terus naik, fenomena shadow economy seperti judi online dan pinjaman online ilegal kian merebak dan menjadi “kanker sosial” baru.
Pertanyaannya, hingga kapan negara terus membiayai ambisi big push pembangunan, sementara kelas menengah perlahan tergerus utang dan daya beli?
Jalan Keluar: Integritas, Bukan Intervensi Berlebihan
Sejumlah analis menilai solusi ke depan menuntut pergeseran paradigma besar. Pemerintah didorong mengurangi intervensi keras dan kembali pada prinsip integritas mata uang serta penegakan aturan yang konsisten dan transparan. Negara, menurut mereka, seharusnya berperan sebagai wasit yang adil, bukan pemain di lapangan.
Formalisasi hak milik dan penguatan property rights dinilai lebih efektif untuk menghidupkan “dead capital” rakyat kecil dibanding terus mengandalkan stimulus berbasis utang. Tanpa penggaris moneter yang stabil dan transparansi kepemilikan aset, jargon besar seperti Indonesia Emas 2045 dikhawatirkan hanya menjadi slogan kosong.
Pasar, seperti diingatkan para pelaku global, tidak peduli pada jargon politik. Yang mereka cari hanyalah keamanan aset dan integritas mata uang. Waktu terus berjalan, dan Indonesia dinilai sedang berpacu agar tidak terlambat membaca pesan pasar.
Alfian Banjaransari/Elvida