Klikbangsa.com-Jakarta. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menegaskan komitmen Kejaksaan RI dalam mengamankan pembangunan strategis nasional, termasuk Proyek Koperasi Desa Merah Putih senilai Rp251 triliun. Penegasan itu disampaikan saat Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari III, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dalam rangkaian acara, Jamintel bersama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang diwakili Sesjamdatun Ahelya Abustam menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Inspektur Jenderal KKP Ade Tajudin Sutiawarman. Kerja sama ini menitikberatkan pada Pengamanan Pembangunan Strategis serta penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.
Pada sesi Focus Group Discussion, Jamintel menekankan pentingnya sinergi pengawasan untuk mengawal Program Prioritas Nasional agar berjalan tepat sasaran. Menurutnya, besarnya anggaran dan luasnya dampak sosial-ekonomi sektor kelautan membuat program strategis rentan terhadap penyimpangan, inefisiensi, hingga korupsi. Karena itu, pengawasan terintegrasi antara aparat pengawas internal dan intelijen penegakan hukum menjadi keharusan.
Jamintel juga mendorong pergeseran paradigma pengawasan—dari sekadar mencari kesalahan menjadi katalisator pembangunan. Pengawas internal diharapkan berperan sebagai konsultan manajemen dan sistem peringatan dini atas potensi hambatan, memastikan ketaatan dan efisiensi anggaran, serta memperkuat reviu manajemen risiko korupsi melalui edukasi antikorupsi berkelanjutan.
Terkait pengamanan pembangunan, Jamintel menjelaskan peran Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis dalam memitigasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan proyek. Ia menegaskan, laporan penyimpangan administratif harus terlebih dahulu diproses melalui APIP agar pembangunan tidak terhenti, dengan catatan penegakan hukum tetap dilakukan tegas bila ditemukan indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara.
Menutup paparannya, Jamintel menegaskan tidak ada manajemen yang sukses tanpa pengawasan kuat. Kolaborasi Kejaksaan dan KKP diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberi manfaat nyata bagi kemakmuran rakyat di sektor kelautan dan perikanan.
Fridolin MH