klikbangsa.com Kabupaten Toba – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba resmi memberlakukan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 24 April 2026. Kebijakan ini sekaligus mengubah pola kerja menjadi empat hari dalam seminggu sebagai langkah adaptif menghadapi dinamika ekonomi global yang berdampak hingga ke daerah.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Bupati Toba, Jumat (17/4/2026).
Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan strategi pemerintah daerah untuk menjaga efektivitas kerja di tengah situasi global yang menantang. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan pola kerja tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Bagi bidang IT mungkin ini lebih mudah, tetapi bagi kita yang berada di garda terdepan pelayanan masyarakat, ini tantangan serius. Kita harus bekerja dua kali lipat lebih keras agar kinerja tidak menurun. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran kita,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya responsivitas ASN, meskipun sebagian bekerja dari rumah. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal, cepat, dan terbuka.
Pemkab Toba menargetkan kebijakan ini mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi kerja dan kewajiban memberikan pelayanan prima. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa produktivitas ASN tetap terjaga, sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi yang terus berkembang.
Selain soal sistem kerja, Wabup juga memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan aset daerah. Ia mendorong instansi terkait untuk memanfaatkan aset secara produktif dan sesuai regulasi.
Beberapa aset yang disoroti antara lain Balai Benih Ikan di Tambunan, Kecamatan Balige, serta Guest House Gurgur di Kecamatan Tampahan. Kedua aset tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikelola melalui skema kerja sama berbasis sewa.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pemanfaatan aset yang lebih optimal.
Dengan kombinasi kebijakan WFH dan optimalisasi aset, Pemkab Toba menunjukkan komitmennya untuk tetap adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik di tengah tantangan global.
Elvida MS