klikbangsa.com Kabupaten Toba Pemerintah Kabupaten Toba bergerak cepat menyelaraskan regulasi perpajakan daerah demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyusul lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2024 dan Perda Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah.
Sebagai bentuk implementasi nyata, Pemkab Toba menggandeng Pemprov Sumut dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Medsos. Salah satu fokus utamanya adalah opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)—dua sektor strategis penambah PAD.
Dalam rangka itu, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Toba menggelar sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Toba, bertempat di Convention Hall TB Silalahi Center, Balige, Rabu (18/6/2025).
Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu, yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan pentingnya peran perangkat wilayah dalam menyukseskan sensus kendaraan bermotor.
“Bapak-Ibu adalah ujung tombak pemerintah. Sensus ini sangat penting. Kita harus komit dan bersinergi. PAD yang meningkat berarti pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal pembiayaan terhadap ratusan PPPK yang baru saja diangkat.
“Kemarin kita baru serahkan SK kepada 444 PPPK. Ini tentu berdampak pada keuangan daerah. Kalau PAD kita kecil, kita bisa kesulitan,” ungkapnya.
Bupati pun memberi contoh pribadi: “Saya masih punya kendaraan plat BK. Nanti akan saya pindahkan ke plat BB, supaya pajaknya masuk ke Toba. Saya ajak semuanya lakukan hal serupa.”
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa ketergantungan penuh pada dana transfer pusat.
(MC Toba /Elvida MS )