JAKARTA, — Rekan Indonesia menggelar Diskusi Akhir Tahun bertema “Penguatan Pelayanan Kegawatdaruratan sebagai Bagian dari Pemenuhan Hak Asasi Manusia” di Kantor Rekan Indonesia, Jakarta, Jumat (26/12/2025). Diskusi ini menjadi ruang refleksi dan evaluasi terhadap layanan gawat darurat yang dinilai masih memiliki berbagai hambatan, terutama menyangkut kecepatan layanan dan pemerataan akses bagi seluruh warga.
Kegiatan ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Martha Tiana Hermawan, Ketua Rekan Indonesia Wilayah DKI Jakarta yang akrab disapa Tian; Adjie Rimbawan, Ketua Forum Alumni Sispala DKI Jakarta; serta Duma Ratna, perwakilan Kanwil Kemenkumham Daerah Khusus Jakarta.
Tian menegaskan bahwa pelayanan kegawatdaruratan harus diperlakukan sebagai pemenuhan hak dasar yang dijamin konstitusi. Ia menyebut masih banyak warga yang tertahan penanganannya akibat kendala administratif, kekurangan fasilitas, dan keterbatasan tenaga medis di lapangan. Tian menilai negara perlu memastikan standar pelayanan gawat darurat berjalan tanpa diskriminasi serta mudah diakses oleh siapa pun.
Adjie Rimbawan dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kesiapsiagaan kegawatdaruratan perlu diperluas hingga ke sekolah dan komunitas muda. Menurutnya, siswa pencinta alam sering belum dilibatkan dalam edukasi pertolongan pertama, padahal peran mereka dapat menjadi faktor penyelamat ketika insiden terjadi di ruang publik.
Sementara itu, perwakilan Kanwil Kemenkumham, Ratna Dumasari, menilai pelayanan gawat darurat merupakan wujud konkret perlindungan negara terhadap hak hidup warga. Ia menyampaikan pentingnya kolaborasi antara masyarakat sipil, tenaga kesehatan, dan pemerintah untuk memperkuat advokasi berbasis data dan pengalaman langsung di lapangan.
Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya perlunya penyusunan peta jalan penguatan layanan IGD, pelatihan pertolongan pertama berbasis komunitas, serta pengawasan publik terhadap standar waktu penanganan darurat di fasilitas kesehatan.
Rekan Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya akan melanjutkan agenda advokasi kesehatan pada 2026, termasuk penyusunan laporan kondisi layanan kesehatan berbasis temuan lapangan.