Klikbangsa.com (Jakarta)- Sejumlah kalangan menuding proyek kegiatan UPRS II Marunda “asal jadi/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis,” demikian dikatakan sejumlah warga setempat.
Lantas bagaimana dengan pengawasan konsultan dilapangan ?
Siapakah yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut ?
Berdasarkan
Fakta Integritas yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran Rusun Marunda dengan Direktur pelaksana PT. Naposobulung Berkarya, patut dipertanyakan dan tidak transparan, terkesan menutup-nutupi kegiatan di Cluster B-1 sekitarnya.
Tampak sejumlah item kegiatan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, hingga dugaan pengurangan volume dan manipulatif.
Fakta Integritas yang ditanda tangani (PPK) dengan Direktur Pelaksana hanya “diatas kertas,” terang Herman selaku warga Cluster B.
Tidak hanya itu, kegiatan tersebut sarat dengan kejanggalan, diatas kertas dikerjakan 2 (dua) Perusahaan, namun fakta dilapangan papan proyek hanya satu (1) perusahaan.
“Sudah bukan rahasia umum lagi, CV.Vanindo merupakan rekanan binaan UPRS Rusun khususnya UPRS II Rusun Marunda,” jelas sumber
.
Untuk kegiatan pembangunan sarana dan sarana saluran Rumah Susun, tanggal kontrak (20 Mei 2025). Lokasi Rumah Susun. Sumber Dana APBD (5.1.02.03.03.0045). Waktu pelaksanaan 45 hari (empat puluh lima ) hari kalender.
Kontraktor pelaksana (CV. Vanindo, konsultan pengawas (PT. Alocita Mandiri,
namun sangat disayangkan nilai kontrak tidak dicantumkan di papan proyek.
Tampak pekerjaan dilapangan terkesan asal jadi, “ demikian menurut Luhandry Lukas, S.E., SH, selaku praktisi hukum dan pemerhati pembangunan.
Dirinya mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Agung, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, Kepala Dinas PRK DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, S.T.,M.T, untuk segera meninjau ulang kegiatan yang menggunakan uang rakyat yang dibayar lewat Kas Negara.
Dalam waktu dekat ini dirinya akan menyurati Ketua DPRD DKI termasuk Ketua Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB), Hari Nugroho hingga ke pada Aparat Penegak Hukum seperti Kejaksaan tinggi DKI Jakarta dan Dirkrimsus Polda Metro Jaya,” tegas Luhandry kepada sejumlah awak media. Selasa.(7/7/2026) di Balai Kota.
Ironisnya, untuk kegiatan tahun anggaran 2026, diduga kontraktor pelaksana orang yang sama (pinjam bendera- Red).
Hal tersebut diakui oleh Direktur PT. Naposobulung Berkarya, inisial (LS). Bahwa kegiatan tersebut bukan pekerjaannya, melainkan orang lain, komunikasi aja dengan mandornya,” jelasnya saat dihubungi lewat Aplikasi WhatsAppnya.Rabu. (24/6/2026), tepat pukul 18.36 wib.
Pantauan dilapangan, tampak hanya satu papan proyek, padahal kegiatan tersebut ada dua kegiatan. Yakni:
1. PT. Naposobulung Berkarya. Alamat. Jalan Otista III No.27.Kel.Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara. Jakarta Timur.Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusun Marunda. Tahun Anggaran 2026. No.SPK: 2471/PN.01.02 Tanggal 11 Mei 2026. Nilai kontrak Rp.1.711.694.741,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
2. CV. Parmanda Raya Bersama. Alamat. Jalan Otista III No.27.Kel.Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara. Jakarta Timur. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Rusun Marunda. Tahun Anggaran 2026. Nilai Kontrak Rp. 1.570.436.685,- .Kegiatan pekerjaan Jalan dan lingkungan tidak ditemukan Papan Proyek dilokasi Rusun Marunda.
Kepala UPRS Rusun Marunda, Bahrudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Kuasa Penggunan Anggaran.saat dikonfirmasi, “Saya sudah pindah dari UPRS II,” jelasnya, saya sudah menyampaikan kepada PPK yang baru, termasuk kepada kontraktor pelaksana, lewat WhatsApp miliknya. Rabu.(24/6/2026), tepat pukul 19.00 wib.
Tidak hanya itu, sejumlah pertanyaan disampaikan terkait dugaan pengurangan volume seperti :
1. Pantauan dilapangan tidak menggunakan lantai kerja (t- 5 cm). Lokasi Cluster B-2 dan yang lainnya.
2. Dugaan tidak menggunakan sloof besi untuk pengecoran dinding dan lantai.
3. Tidak hanya itu, ukuran besi dilapangan tampak bervariasidilapangan, ada yang ukuran 6 mm dan 8 mm.
4. Dugaan pinjam bendera, lantas berapa persen lagi buat keuntungan, sementara fee perusahaan 3%.
Hingga berita ini diturunkan, kontraktor pelaksana yang sebenarnya inisial (JH), saat dikonfirmasi yang bersangkutan “diam seribu bahasa/bungkam,”
(Parulian).