klikbansga.com Kabupaten Toba – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Toba pada Kamis (30/4/2026) menjadi panggung evaluasi serius terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Toba sepanjang Tahun Anggaran 2025. Tiga komisi—Komisi A, B, dan C—secara bergantian memaparkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, lengkap dengan catatan kritis dan rekomendasi strategis.
Sorotan tajam muncul dari berbagai sektor, mulai dari disiplin aparatur desa, penguatan jaringan internet di wilayah blank spot, hingga desakan reaktivasi BPJS bagi warga sakit kronis.
Komisi A menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan desa. Mereka meminta Pemkab Toba meningkatkan pengawasan terhadap budaya gotong royong dan tidak ragu memberikan sanksi kepada kepala desa maupun aparat desa yang tidak disiplin.
Tak hanya itu, pengelolaan parkir dan penyaluran dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan juga disorot agar lebih transparan dan sesuai aturan.
Menariknya, Komisi A turut mendorong percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) serta pemanfaatan teknologi satelit seperti Starlink guna mengatasi wilayah blank spot yang masih menjadi kendala konektivitas di sejumlah daerah.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga jadi perhatian, khususnya bagi petugas perpustakaan desa melalui pelatihan rutin dan bimbingan teknis. Camat pun diminta lebih aktif berkoordinasi dengan kepala desa untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan transparan dan akuntabel.
Komisi B menyoroti pentingnya efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Mereka menekankan agar setiap program dijalankan secara tepat sasaran dengan pengawasan yang ketat.
Selain itu, digitalisasi menjadi kunci peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komisi B mendorong pengembangan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas SDM untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Isu lingkungan juga tak luput dari perhatian. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dinilai perlu diperkuat agar lebih berkelanjutan. Sementara itu, rencana pembangunan mal pelayanan publik dianggap penting untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi.
Komisi C mengangkat isu yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yakni layanan kesehatan. Mereka mendesak Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan segera mengaktifkan kembali BPJS yang dinonaktifkan, terutama bagi warga yang tengah menderita penyakit kronis.
Selain itu, Komisi C juga menemukan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2025 yang cukup besar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dinilai sebagai indikasi lemahnya perencanaan anggaran, sehingga perlu dilakukan perbaikan menyeluruh agar anggaran dapat terserap secara optimal dan tepat guna.
Rangkaian rekomendasi dari ketiga komisi ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Toba menginginkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kini, publik menanti langkah konkret dari Pemkab Toba dalam menindaklanjuti berbagai catatan tersebut demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.