klikbangsa.com ( Jakarta) – Polemik dugaan manipulasi respons laporan warga melalui aplikasi JAKI di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, terus bergulir dan memantik perhatian publik. Namun di tengah derasnya sorotan, arah kritik yang berkembang dinilai belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
Pernyataan dari Kenneth Hadiyanto yang menyoroti Walikota Jakarta Timur memunculkan perdebatan baru. Sejumlah kalangan menilai kritik tersebut cenderung terburu-buru dan belum mempertimbangkan kompleksitas sistem pengaduan yang digunakan.
Dalam praktiknya, JAKI merupakan platform terintegrasi yang menghubungkan laporan warga dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap laporan diproses melalui tahapan klasifikasi, distribusi ke instansi terkait, tindak lanjut oleh petugas lapangan, hingga verifikasi melalui dokumentasi sebagai bukti penyelesaian.
Di lapangan, persoalan justru ditemukan pada tahap pelaksanaan dan verifikasi. Penanganan laporan disebut tidak melalui koordinasi yang semestinya dengan pihak kelurahan, sementara keputusan diambil langsung oleh petugas teknis. Dokumentasi penyelesaian bahkan diduga tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lokasi.
Kondisi ini mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan dan disiplin operasional di tingkat pelaksana, yang berpotensi memengaruhi kualitas respons dalam sistem pengaduan publik.
Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, menilai bahwa polemik ini seharusnya diarahkan pada perbaikan sistem, bukan sekadar memperluas perdebatan di level permukaan.
“Dalam sistem seperti JAKI, setiap laporan melewati proses berlapis. Persoalan sering kali muncul di tahap verifikasi dan pengawasan di lapangan. Tanpa memahami alur ini, kritik berisiko tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam merespons persoalan publik.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi, kontrol lapangan, dan validasi bukti. Respons yang terlalu cepat tanpa pendalaman justru dapat mengaburkan substansi masalah,” lanjutnya.
Seiring dengan itu, langkah penelusuran internal dan pemberian sanksi administratif terhadap petugas yang terlibat disebut telah dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan.
Polemik ini pada akhirnya menjadi cerminan dua hal sekaligus: tantangan dalam menjaga akuntabilitas sistem pelayanan publik digital, serta pentingnya kualitas respons para pemangku kepentingan dalam membaca persoalan secara utuh.
Di tengah tuntutan publik akan layanan yang cepat dan akurat, ketepatan dalam memahami masalah menjadi sama pentingnya dengan kecepatan dalam merespons.(Faresi)