Klikbangsa.com-Jakarta. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) menyatakan kesiapan penuh mengawal Proyek Strategis Nasional pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp5,17 triliun.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (18/5/2026). Kegiatan dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin, mewakili JAM INTEL.
Rapat strategis ini turut dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Ade Tajudin Sutiawarman, jajaran Direktur pada JAM INTEL, perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta Kepala Kejaksaan Tinggi dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.
Dalam sambutan JAM INTEL yang dibacakan Plt. Sesjamintel, disebutkan bahwa pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
“Proyek strategis nasional dengan total nilai pengamanan mencapai Rp5,17 triliun ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern seperti pelabuhan, fasilitas produksi dan distribusi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan UMKM,” ujar Sarjono Turin.
Program ini juga menjadi bagian penting dari implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkuat swasembada pangan, ekonomi biru, hilirisasi industri, hingga pemerataan pembangunan ekonomi desa guna menekan angka kemiskinan.
JAM INTEL menegaskan pengawalan proyek dilakukan sebagai bentuk dukungan Kejaksaan dalam memastikan pembangunan strategis nasional berjalan aman, efektif, dan bebas hambatan. Direktorat IV Pengamanan Pembangunan Strategis disebut telah menyiapkan langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), baik dari sisi personel, materiil, maupun birokrasi.
Menurutnya, keberhasilan proyek raksasa ini membutuhkan sinergi kuat seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
“Entry Meeting ini menjadi langkah awal penting untuk menyatukan visi dan merumuskan langkah konkret di lapangan demi menjamin kelancaran serta keamanan pembangunan infrastruktur bagi nelayan di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Fridolin Situmorang