Klikbangsa.com Jakarta Timur. Pembangunan Green House di kawasan Rusun Rawa Bebek, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur mulai berjalan. Proyek yang didanai melalui APBD DKI Jakarta dengan nilai hampir Rp300 juta itu disebut sebagai upaya mendukung penghijauan serta budidaya tanaman bagi penghuni rusun.
Namun, di tengah proses pembangunan, sejumlah warga mulai mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab mengelola fasilitas tersebut setelah rampung dibangun.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan Penyediaan Green House Rumah Susun Rawa Bebek memiliki nilai anggaran sebesar Rp296.972.978 dengan masa pelaksanaan mulai 13 Mei hingga 27 Juli 2026. Saat ini, pekerjaan pondasi dan penataan lahan terlihat tengah berlangsung.
Meski menyambut baik pembangunan tersebut, warga menilai keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik. Mereka menyoroti pentingnya perencanaan pengelolaan yang matang agar fasilitas itu tidak bernasib sama seperti sejumlah aset publik yang akhirnya terbengkalai karena minim pengawasan dan pemeliharaan.“Yang menjadi pertanyaan, setelah green house ini selesai siapa yang akan merawat dan mengelolanya? Jangan sampai hanya dibangun lalu ditinggalkan. Kalau tidak ada pengelola yang jelas, dikhawatirkan manfaatnya tidak akan maksimal bagi warga,” ujar seorang penghuni rusun yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut warga, fungsi utama green house bukan terletak pada bangunannya, melainkan pada aktivitas budidaya dan pemberdayaan yang berlangsung di dalamnya. Tanpa adanya kelompok pengelola, program penanaman yang berkelanjutan, serta pendampingan dari instansi terkait, fasilitas tersebut berisiko hanya menjadi proyek seremonial.
“Jangan sampai anggaran hampir Rp300 juta hanya menghasilkan bangunan yang beberapa bulan kemudian tidak terurus dan dipenuhi rumput liar. Yang dibutuhkan warga bukan sekadar bangunan, tetapi program yang hidup, produktif, dan berkelanjutan,” kata warga lainnya.
Hingga kini, warga mengaku belum memperoleh penjelasan rinci mengenai mekanisme pengelolaan maupun pihak yang akan bertanggung jawab atas operasional Green House setelah pembangunan selesai. Karena itu, mereka berharap pemerintah membuka informasi secara transparan dan melibatkan warga sejak awal agar fasilitas yang dibangun dengan dana publik tersebut benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi penghuni Rusun Rawa Bebek.
Upaya konfirmasi kepada Kepala UPRS Rusun Rawa Bebek terkait rencana pengelolaan Green House belum membuahkan hasil. Saat tim mendatangi kantor UPRS, Kepala UPRS diketahui sedang tidak berada di tempat sehingga belum memberikan penjelasan mengenai siapa pihak yang akan bertanggung jawab mengelola fasilitas tersebut setelah pembangunan selesai.
Angelia MS