Klikbangsa.com-Bogor. Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan terus digencarkan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) menggelar penguatan dan konsolidasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di Lapangan Tenis Indoor Pakansari, Jumat (6/3/2026).
Kegiatan strategis ini mempertemukan unsur Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bogor, serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dalam satu forum sinergi lintas instansi untuk memastikan dana desa dikelola secara akuntabel dan bebas korupsi.
Dalam sambutannya, Jamintel menegaskan bahwa Program Jaga Desa hadir bukan sebagai alat penindakan yang menakutkan, melainkan pendampingan preventif agar perangkat desa merasa aman saat menjalankan pembangunan.
“Program Jaga Desa bukan untuk menakut-nakuti. Kami hadir memberi rasa aman bagi perangkat desa dalam mengeksekusi program pembangunan. Setiap rupiah dana desa harus benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa menimbulkan masalah hukum.”
Menurutnya, konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi pengawalan dana desa sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa.
Jamintel menambahkan, pendekatan yang dikedepankan adalah edukasi hukum dan pendampingan langsung. Aparatur desa diharapkan tidak lagi ragu menyerap anggaran pembangunan karena memahami koridor regulasi yang berlaku.
“Koordinasi yang lebih erat antara jaksa, pembina dari Kemendagri, dan pemerintah daerah akan meminimalisir pelanggaran administrasi maupun potensi tindak pidana korupsi.”
Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Abpednas menyambut positif inisiatif ini. Pendampingan dari korps Adhyaksa dinilai krusial untuk memitigasi risiko hukum hingga ke level akar rumput.
Kepala desa dan anggota BPD kini memiliki akses pendampingan yang lebih komprehensif terkait regulasi penggunaan dana desa. Sinergi ini diharapkan memastikan anggaran negara terserap optimal untuk proyek strategis yang tepat sasaran.
Tak hanya seremoni, forum tersebut juga menjadi ruang diskusi interaktif. Berbagai kendala yang kerap dihadapi perangkat desa di lapangan dipetakan secara terbuka.
Melalui integrasi data dan keterbukaan informasi antara Kemendagri dan Kejaksaan, pengawasan terhadap 416 desa di Kabupaten Bogor akan dilakukan lebih modern dan sistematis. Langkah ini sejalan dengan semangat membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan fondasi hukum di tingkat desa.
Sebagai penutup, seluruh pihak menyepakati komitmen bersama menjadikan Kabupaten Bogor sebagai pilot project keberhasilan Program Jaga Desa di Jawa Barat.
“Perlindungan hukum dan pengawalan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Dengan semangat kebersamaan, integritas perangkat desa akan semakin kuat dan pembangunan desa berjalan kondusif, aman, serta berkelanjutan,” pungkas Jamintel.
Fridolin Situmorang