Klikbangsa.com ( Jakarta ) -Koordinator Forum Warga Jakarta (Forwarta), Abdul Khairudin Masai, mengkritik pola pengelolaan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai semakin tertutup sejak dipimpin Kepala BKD DKI, Premi Lasari.
Abdul Khairudin menilai, kebijakan yang melarang SKPD mengusulkan nama pejabat dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan telah menciptakan kesan adanya pemusatan kewenangan di BKD.
“BKD itu tupoksinya mengelola administrasi dan pembinaan ASN berdasarkan sistem merit, bukan menjadi pusat tunggal yang menentukan seluruh penempatan jabatan tanpa melibatkan kebutuhan dari SKPD,” ujar Abdul Khairudin, Minggu (10/5).
Menurutnya, SKPD memiliki pemahaman langsung terhadap kebutuhan organisasi, kemampuan pegawai, serta tantangan pelayanan publik di masing-masing instansi. Karena itu, menutup ruang usulan dari SKPD dinilai justru berpotensi melemahkan profesionalisme birokrasi.
“Kalau semua sudah ditentukan dari atas dan SKPD hanya diminta menerima, maka proses birokrasi berubah menjadi hubungan komando, bukan lagi manajemen ASN yang sehat,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi internal BKD yang disebut mulai dipenuhi keresahan sejak dipimpin Premi Lasari. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah pegawai merasa situasi kerja di internal BKD menjadi tidak kondusif karena pola komunikasi yang tertutup dan munculnya tekanan dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami menerima informasi bahwa banyak pegawai internal merasa tidak nyaman. Ada kekhawatiran dan tekanan psikologis di lingkungan kerja karena suasana birokrasi menjadi kaku dan penuh rasa takut,” ujarnya.
Selain itu, Abdul Khairudin menilai penggunaan nama gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah dalam proses penempatan pejabat juga tidak boleh dijadikan alat legitimasi untuk menekan SKPD.
“Kalimat seperti ‘ini arahan gubernur, wakil gubernur atau sekda jangan terus dipakai untuk memaksa semua pihak mengikuti keputusan tertentu. Nama kepala daerah tidak boleh dijual untuk membangun ketakutan birokrasi,” tegasnya.
Ia menilai, apabila pola seperti itu terus berlangsung, maka birokrasi DKI Jakarta akan kehilangan ruang kritis dan profesionalisme ASN perlahan melemah karena pegawai hanya dituntut patuh tanpa ruang menyampaikan pertimbangan objektif.
FORWARTA meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap pola tata kelola mutasi dan promosi jabatan agar tetap berjalan transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan pelayanan publik.
“Birokrasi yang sehat itu lahir dari sistem yang terbuka dan profesional, bukan dari tekanan, rasa takut, atau dominasi segelintir pihak dalam menentukan jabatan,” tutup Abdul Khairudin.
(Faresi)