klikbangsa.com (Jakarta) — Ketua Umum (KPBI), Ilhamsyah, menilai pembangunan nasional Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar karena belum sepenuhnya bertumpu pada potensi objektif yang dimiliki bangsa sendiri. Menurutnya, arah industrialisasi nasional selama ini masih sangat dipengaruhi kepentingan eksternal, baik melalui investasi asing, penguasaan teknologi, maupun orientasi pasar global.
Dalam keterangannya, Ilhamsyah mengatakan ketergantungan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh persoalan kedaulatan nasional. Ketika logika pasar global menjadi penentu utama pembangunan, kepentingan nasional, termasuk kepentingan rakyat dan buruh, dinilai sering berada pada posisi yang tersubordinasi.
“Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, posisi geografis strategis, dan tenaga kerja besar. Namun ketika potensi itu tidak dijadikan basis utama pembangunan, Indonesia hanya menjadi bagian dari rantai produksi global, bukan pengendali di dalamnya,” ujar Ilhamsyah.
Ia menilai kebijakan hilirisasi yang mulai dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir merupakan langkah penting untuk mengoreksi arah pembangunan ekonomi nasional. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut perlu diperluas dan diperdalam agar tidak hanya berhenti pada sektor pertambangan semata.
“Hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, dan mendorong industrialisasi nasional. Tetapi jika tetap didominasi modal asing dan tidak terintegrasi dengan sektor industri lainnya, maka kendali ekonominya tetap tidak berpindah ke tangan bangsa sendiri,” katanya.
Karena itu, KPBI mendorong agar hilirisasi ditempatkan dalam kerangka strategi industri nasional yang lebih luas dengan menempatkan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai aktor utama. Menurut Ilhamsyah, kerja sama dengan pihak asing tetap dimungkinkan, tetapi kontrol mayoritas dan kendali operasional harus tetap berada di tangan Indonesia.
Selain sektor industri berbasis sumber daya alam, Ilhamsyah juga menyoroti potensi besar Indonesia di sektor maritim, khususnya posisi strategis Indonesia di kawasan Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia.
Ia menjelaskan bahwa setiap tahun puluhan hingga ratusan ribu kapal melintasi kawasan tersebut, mulai dari tanker minyak, kapal logistik, kapal kargo, hingga kapal pesiar. Menurutnya, Selat Malaka dapat dianalogikan sebagai “jalan tol global” yang memerlukan berbagai layanan pendukung seperti bunkering, logistik, pergantian kru, hingga jasa kepelabuhanan.
Namun, Ilhamsyah menilai berbagai aktivitas ekonomi bernilai tinggi itu selama ini lebih banyak berlangsung di luar wilayah Indonesia. Aktivitas seperti transshipment minyak melalui mekanisme ship-to-ship transfer maupun pengembangan pusat logistik internasional dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia.
“Wilayah pesisir dari Aceh hingga Riau sebenarnya sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat bunkering, hub logistik internasional, hingga pusat perdagangan energi global,” ujarnya.
KPBI mendorong pemerintah untuk membangun strategi nasional yang terintegrasi guna mengubah posisi Indonesia dari sekadar jalur transit menjadi pusat kendali ekonomi maritim. Strategi tersebut, menurut Ilhamsyah, meliputi pembangunan pelabuhan laut dalam (deep sea port), fasilitas bunkering BBM dan LNG, pengembangan kawasan industri maritim terintegrasi, hingga penguatan fungsi transshipment di wilayah Indonesia.
Selain itu, kawasan Aceh hingga Riau dinilai dapat diarahkan menjadi pusat distribusi minyak dan gas yang terhubung langsung dengan rantai perdagangan global.
Dalam pandangan KPBI, negara harus mengambil peran utama dalam keseluruhan strategi tersebut. Negara dinilai tidak cukup hanya menjadi regulator, tetapi juga harus menjadi pengendali arah pembangunan ekonomi nasional.
“BUMN harus menjadi motor penggerak utama. Kerja sama asing boleh dilakukan, tetapi kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas utama,” kata Ilhamsyah.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan sektor-sektor strategis tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di tingkat global. Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan tidak mengabaikan hak-hak dasar kaum buruh.
Menurutnya, pembangunan industri dan infrastruktur tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan kelas pekerja. Karena itu, keberadaan organisasi buruh yang kuat dianggap penting untuk memastikan proyek-proyek strategis nasional berjalan secara adil dan berkelanjutan.
“Regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional menjadi kunci. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menguntungkan pemilik modal tanpa memberikan manfaat yang seimbang bagi negara, buruh, dan masyarakat,” ujarnya.
Ilhamsyah menegaskan Indonesia pada dasarnya memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan ekonomi maritim dunia. Persoalan utama, menurutnya, bukan terletak pada kekurangan potensi, melainkan pada arah pembangunan dan keberpihakan kebijakan.
Ia berharap pengembangan hilirisasi dan pemanfaatan strategis Selat Malaka dapat menjadi bagian dari agenda besar menuju kedaulatan ekonomi nasional.
“Jika negara mampu mengambil peran secara tegas dan masyarakat, termasuk buruh, terorganisir dengan kuat, maka Indonesia tidak hanya menjadi jalur perdagangan dunia, tetapi juga pemain utama di dalamnya,” tutupnya.