klikbangsa.com ( Jakarta ) – Koordinator Koalisi Warga Jakarta Untuk Pemerintahan Bersih (KWJPB), Roni Abdurrahman, menyoroti dugaan masih kuatnya budaya patronase dan praktik internal birokrasi lama di lingkungan Dinas Sosial DKI Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.
Roni mengatakan, sorotan publik muncul di tengah kebijakan pemotongan anggaran dan tuntutan efisiensi di berbagai sektor pelayanan publik. Namun di sisi lain, masyarakat justru melihat adanya perjalanan rombongan pejabat, termasuk kegiatan yang disebut dilakukan hingga ke luar daerah maupun luar negeri.
“Ketika rakyat diminta memahami kondisi keuangan daerah dan pelayanan publik ditekan dengan efisiensi, publik tentu mempertanyakan ketika ada pejabat yang masih melakukan perjalanan rombongan dan kegiatan yang terkesan tidak sensitif terhadap situasi,” kata Roni dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).
Ia juga menyoroti informasi mengenai perjalanan sejumlah pejabat Dinas Sosial ke Lampung melalui pembiayaan koperasi internal. Menurutnya, persoalan itu menjadi sensitif karena terjadi di institusi yang seharusnya fokus pada pelayanan kelompok rentan dan masyarakat miskin.
Roni menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah anggota koperasi disebut diminta patungan untuk membeli oleh-oleh bagi pimpinan dan beberapa pejabat terkait. Beberapa nama yang disebut antara lain Rudi selaku Kabid Dayasos, Bakwan sebagai Sekretaris Dinas, serta Rizaldi selaku Kabid Linjamsos.
“Persoalannya bukan sekadar soal jalan-jalan atau kegiatan internal, tetapi adanya dugaan kultur birokrasi yang membebani bawahan dan terus dipelihara,” ujarnya.
Selain itu, KWJPB juga menyoroti dugaan tradisi “setor-setoran” dan pengumpulan dana internal yang disebut telah berlangsung sejak era sebelumnya. Roni mengaku menerima informasi mengenai praktik urunan pegawai untuk berbagai kepentingan pejabat, mulai dari acara pernikahan keluarga, keberangkatan ibadah haji, hingga pengadaan sapi menjelang Idul Adha.
“Kalau praktik seperti ini benar terjadi dan dianggap biasa, maka reformasi birokrasi hanya menjadi slogan administratif tanpa perubahan kultur,” katanya.
Dalam keterangannya, Roni juga menyebut sejumlah nama yang disebut dalam berbagai informasi internal, seperti Irpan Johari, Edi Suherman, Rizqon, dan Perez. Mereka disebut berkaitan dengan pola jaringan birokrasi lama yang dinilai masih bertahan di lingkungan Dinas Sosial sejak era kepemimpinan sebelumnya.
Menurut Roni, kondisi tersebut berdampak pada orientasi pelayanan sosial yang dinilai semakin jauh dari kepentingan masyarakat. Ia menilai birokrasi lebih sibuk mengurus relasi internal dan proyek dibanding memastikan pelayanan sosial berjalan optimal.
KWJPB juga menyoroti kondisi pelayanan di lapangan. Di Balaraja, warga binaan sosial disebut hanya mendapatkan makanan sederhana berupa nasi dan sayur. Sementara di PSBR 2 muncul dugaan rangkap kepentingan antara pengelola dengan penyedia kegiatan atau pemborong proyek.
Selain pelayanan, gaya hidup sejumlah pejabat juga menjadi perhatian publik. Roni menyebut ada pejabat yang diduga memiliki fasilitas mewah dan sopir pribadi, sementara pelayanan sosial masih menuai banyak keluhan masyarakat.
“Publik tentu berhak bertanya ketika ada ketimpangan antara gaya hidup pejabat dengan kondisi pelayanan di lapangan yang masih jauh dari harapan,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan audit internal dan evaluasi menyeluruh terhadap kultur birokrasi di Dinas Sosial. Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya dengan pergantian jabatan, tetapi harus menyentuh pola relasi kekuasaan yang selama ini dianggap merusak integritas pelayanan publik.
“Dinas Sosial seharusnya menjadi wajah paling manusiawi dari negara. Jangan sampai institusi yang bertugas melindungi rakyat kecil justru dipenuhi praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik,” kata Roni.
(Faresi)