klikbangsa.com ( Jakarta) – Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) mendesak Wali Kota Jakarta Pusat memberikan klarifikasi secara terbuka terkait nilai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dinilai tergolong tinggi dibandingkan sejumlah kepala daerah atau wali kota lainnya.
Ketua Umum FPPJ, Endriansah, menegaskan bahwa permintaan klarifikasi tersebut bukan merupakan tuduhan ataupun bentuk penghakiman terhadap pejabat yang bersangkutan. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip pemerintahan yang bersih (good governance) dan menjadi hak masyarakat.
“Semakin tinggi nilai kekayaan seorang pejabat publik, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi. Kami tidak menuduh, tetapi meminta penjelasan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Endriansah dalam keterangannya, Jumat.
FPPJ menilai, LHKPN bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen akuntabilitas yang harus mampu menjawab pertanyaan publik mengenai asal-usul serta perkembangan kekayaan pejabat negara sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pejabat publik seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan publik. Klarifikasi justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat apabila seluruh kekayaan tersebut memang diperoleh secara sah dan telah dilaporkan sesuai ketentuan,” lanjutnya.
Selain itu, FPPJ mengingatkan bahwa seorang pemimpin daerah tidak cukup hanya membangun citra melalui media sosial, tetapi juga harus menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan, akuntabilitas, dan kesediaan menerima kritik.
“Kepemimpinan yang sehat adalah kepemimpinan yang siap menjawab pertanyaan publik, bukan menghindarinya. Transparansi adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas Endriansah.
FPPJ berharap Wali Kota Jakarta Pusat dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai LHKPN yang dimilikinya sehingga polemik yang berkembang di ruang publik tidak berubah menjadi asumsi maupun disinformasi.
Di akhir pernyataannya, FPPJ menegaskan bahwa sikap kritis masyarakat sipil merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, setiap kritik yang disampaikan untuk kepentingan publik seharusnya dijawab dengan data, klarifikasi, dan keterbukaan, bukan dengan sikap yang berpotensi menimbulkan kesan anti-kritik.
Faresi