klikbangsa.com ( Jakarta) – Lembaga riset kebijakan Infast Bestari mendorong pemerintah memanfaatkan momentum kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap neoliberalisme dengan melakukan reformasi kebijakan perlindungan sosial yang lebih universal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah.
Direktur Riset Infast Bestari, Muhammad Ridha, menilai kritik Presiden terhadap neoliberalisme seharusnya tidak berhenti pada isu ekonomi makro maupun penguatan koperasi, tetapi juga diterjemahkan ke dalam desain kebijakan sosial yang lebih inklusif.
Menurut Ridha, selama ini perlindungan sosial di Indonesia masih didominasi pendekatan selektif yang hanya memprioritaskan kelompok miskin, sementara kelompok kelas menengah dianggap mampu menghadapi tekanan ekonomi secara mandiri.
“Salah satu manifestasi paling nyata dari cara berpikir neoliberal dalam kebijakan publik justru hadir dalam desain perlindungan sosial itu sendiri, yaitu kebijakan yang bersifat selektif dan tersasar, yang hanya menempatkan kelompok miskin sebagai satu-satunya kategori yang dianggap layak dilindungi dari guncangan ekonomi pasar. Logika ini secara implisit mengasumsikan kelompok non-miskin, termasuk kelas menengah, cukup mampu menopang dirinya sendiri di tengah mekanisme pasar bebas. Masalahnya, asumsi ini semakin tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Ridha dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).
Ia menjelaskan, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Mandiri Institute menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025. Penurunan sebanyak 1,1 juta jiwa tersebut lebih besar dibandingkan penyusutan 0,4 juta jiwa pada tahun sebelumnya.
Pada saat yang sama, pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah hanya mencapai 4,1 persen secara tahunan, terendah dibandingkan kelompok ekonomi lainnya. Bahkan, pertumbuhan konsumsi pangan kelas menengah hanya sebesar 0,9 persen, turun tajam dari 4,6 persen pada tahun sebelumnya.
Menurut Ridha, kondisi tersebut menunjukkan kelas menengah mulai mengalami tekanan ekonomi yang serius.
“Kenaikan belanja transportasi sebesar 22,5 persen dan telepon seluler 31,2 persen yang tampak di permukaan bukan tanda membaiknya kesejahteraan, melainkan indikasi pergeseran pola konsumsi yang defensif. Masyarakat kelas menengah menahan belanja kebutuhan dasar sembari terus menanggung beban gaya hidup dan cicilan yang sulit dihindari,” ujarnya.
Selain berdampak terhadap ekonomi, Infast Bestari juga mengingatkan bahwa penyusutan kelas menengah berpotensi memengaruhi stabilitas politik. Ridha mengutip penelitian Chatib Basri, Maria Monica Wihardja, dan Abror Tegar Pradana yang dipublikasikan Fulcrum, ISEAS–Yusof Ishak Institute pada 21 Juli 2026.
Penelitian tersebut menemukan bahwa setiap penurunan satu poin persentase pangsa kelas menengah berkorelasi dengan tambahan sekitar tiga demonstrasi di tingkat provinsi. Sementara provinsi yang mengalami penyusutan kelas menengah tercatat memiliki rata-rata sekitar 13 aksi demonstrasi lebih banyak dibandingkan daerah yang kondisi kelas menengahnya relatif stabil.
“Ini bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, melainkan juga persoalan legitimasi negara. Mengabaikan kerentanan kelas menengah dalam desain kebijakan sosial adalah soal keadilan sekaligus soal stabilitas politik jangka panjang,” katanya.
Infast Bestari juga menyoroti hasil evaluasi Labsosio–Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lima daerah. Hasil penelitian menunjukkan program tersebut sangat bermanfaat bagi siswa dari kelompok ekonomi bawah. Namun, laporan yang sama menyimpulkan bahwa desain MBG saat ini lebih sesuai bagi kelompok menengah-bawah dibandingkan sebagai program yang benar-benar universal.
“Program yang berhasil menjawab kebutuhan kelompok bawah ini belum dirancang untuk menyasar dan merespons kebutuhan kelas menengah. Ini adalah bukti empiris bahwa program sosial andalan pemerintah, meski berhasil untuk kelompok miskin, justru mencerminkan logika selektivitas ala neoliberal yang hendak dikritik oleh Presiden sendiri,” ujar Ridha.
Berdasarkan temuan tersebut, Infast Bestari mengusulkan empat langkah kebijakan kepada pemerintah, yakni membangun sistem perlindungan sosial universal lintas kelas, memanfaatkan integrasi data seperti Dapodik dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan kerentanan kelas menengah, memperluas kebijakan keterjangkauan pada sektor perumahan, transportasi publik, dan komunikasi, serta memastikan semangat anti-neoliberalisme diwujudkan secara konsisten hingga ke kebijakan distribusi dan perlindungan sosial.
“Momentum keterbukaan Presiden Prabowo dalam mengkritik neoliberalisme adalah ruang politik yang berharga untuk mendorong reformasi kebijakan sosial yang lebih berani dan inklusif. Kami mendesak pemerintah memanfaatkan momentum ini secara konsisten, agar tidak ada kelompok masyarakat—baik miskin maupun kelas menengah—yang dibiarkan sendirian menghadapi risiko ekonomi pasar,” tutup Ridha. (Faresi)