Klikbangsa.com (Jakarta) – Sejumlah warga rusun Marunda tuding kegiatan yang di pihak ketigakan asal jadi,” pungkas Ahmad.
Hal yang sama juga diakui warga lainnya, tampak pekerjaan saluran dan jalan lingkungan amburadul,” ucap Ari. Senin.(13/7/2026).
Diketahui, dua kegiatan yang dilaksanakan rekanan binaan UPRS Marunda II, inisial (JH) dengan pinjam Perusahaan yakni. PT. Naposobulung Berkarya. Nilai Kontrak Rp. 1.711.694.741 dan CV. Parmanda Raya Bersama.Nilai kontrak Rp.1.570.694.741.
Ironisnya lagi, Papan Proyek CV. Parmanda Raya Bersama, “tidak ditemukan dilapangan” hal tersebut menjadi salah satu bukti “aroma KKN” di UPRS Marunda II abaikan aturan dan tidak transparan.
Pantauan dilapangan, tampak sejumlah item kegiatan ” tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, hingga dugaan pengurangan volume”.
Hanya saja, Pakta Integritas yang ditanda tangani kedua belah pihak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan Direktur Pelaksana, tak ubahnya “lip service ,” terang Herman dengan geram.
Berikut temuan dilapangan. Pekerjaan kontraktor pelaksana PT. Naposobulung Berkarya. Antara lain :
1. Diperkirakan 80% pekerjaan Saluran tidak menggunakan lantai kerja (t- 5 cm).
2. Mestinya, dikuras dulu airnya, dan menggunakan adukan semen t-5 cm, fakta dilapangan tidak dilakukan, melainkan langsung dipasang u-ditchnya.(bukti photo dilapangan-Red).
3. tidak dilakukan pemadatan kembali hasil galian/ dudukan u-ditch (samping kiri dan kanan-Red) dengan tanah atau sirtu, melainkan asal-asalan.
4. Dipastikan semua pekerjaan saluran u-ditch tidak menggunaan di ring balok, melainkan hanya dibuat satu besi diatas u-ditch (photo dokumen-Red), alias (asal-asalan-Red)
5. Ditemukan dilapangan menggunakan besi 8 mm dan itupun hanya sepanjang kurang lebih 30 cm (photo dokumen – Red)
6. Untuk penggunaan besi ukuran 12 mm tidak ditemukan dilapangan konon menurut pelaksana (Otong), baru dikirim. Hal tersebut membuktikan telah terjadi penyimpangan-penyimpangan padahal pekerjaan sudah mencapai 60%. Kamis (13/7/2026).
Untuk Pekerjaan CV. Parmanda Raya Bersama, dipertanyakan kualitas paving blok, sejumlah paving blok sudah ada yang pecah dan patah diduga tidak sesuai dengan spek dan gambar perencanaan.
Menanggapi hal tersebut,
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), Patar Sihotang, S.H.,M.T angkat bicara dan mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Khususnya Inspektorat Provinsi DKI Jakarta supaya kegiatan di UPRS Marunda II evaluasi/ditinjau ulang.apalagi menggunakan uang rakyat yang bersumber dari Pajak (APBD) Tahun Anggaran 2026,jangan main-main,” ujarnya dengan geram.
Lebih lanjut dikatakan, berharap kepada Inspektorat Provinsi DKI untuk melakukan sesuai dengan tupoksinya guna untuk mengevaluasi penggunaan uang rakyat
dan pencegahan sebelum terjadi kerugian Negara,” tegas Patar Sihotang.
Dikatakan, guna untuk menghindari terjadinya kerugian Negara, supaya Inspektorat segera turun kelapangan guna untuk check and ricek kebenaran dari informasi yang berkembang saat ini ,” jelas Purnawirawan TNI AD
Terkait dugaan aroma persengkongkolan di UPRS Marunda II, dalam waktu dekat ini akan menyurati Kejaksaan maupun Dirkrimsus Polda Metro Jaya, untuk membuat efek jera terhadap penggunaan uang rakyat,” tutup Dosen di beberapa Universitas di Jakarta lewat aplikasi WhatsApp miliknya. Senin.(13/7/2026).
Hingga berita ini diturunkan, kontraktor pelaksana yang nota bene pinjam bendera saat dikonfirmasi, yang bersangkutan “tidak menanggapinya.
Hal yang sama dengan kepala UPRS Rusun Marunda II, Haposan Sinaga, saat dikonfirmasi lewat aplikasi WhatsApp miliknya, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan, melainkan “bungkam”.Kamis. (13/7/2026).
Diwaktu yang berbeda, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, S.T.,M.T saat di konfirmasi juga tidak memberikan tanggapan.
(Parulian).